gtrees.net

Menkes Singgung Jaga Angka Kelahiran Kunci Indonesia Jadi Negara Maju

Jubir Kemenkes Mohammad Syahril menyebutkan bahwa XBB maupun BQ.1 menyumbang lebih dari 20 persen penambahan kasus baru di Indonesia.
(Ilustrasi warga Indonesia. Foto: Grandyos Zafna)

Jakarta -

Tren aging population atau populasi menua banyak terjadi di sejumlah negara, bahkan negara maju. Misalnya Jepang, melaporkan angka kelahiran terendah sekitar 700 ribu di 2023, banyak toko bahkan sudah tak menjual popok bayi karena sepi peminat.

Korea Selatan ikut melaporkan fenomena yang tidak jauh berbeda, bahkan lebih parah. Total fertility rate di Negeri Ginseng itu 'hanya' 0,71 dari idealnya 2,1. Pada Februari 2024, tercatat hanya 19.362 bayi yang lahir di Korea Selatan, terendah sepanjang Februari sejak badan statistik mulai mengumpulkan data pada 1981.

Sementara menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indonesia mencatat tren penurunan signifikan bila dibandingkan beberapa tahun lalu, meski sebetulnya TFR di Tanah Air masih masuk kategori ideal yaitu 2,18. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pemerintah perlu mempertahankan usia produktif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kalau penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun, negaranya tidak bisa tumbuh. Produk Domestik Bruto atau PDB-nya nggak bisa tumbuh di atas empat persen per tahun," beber Menkes Budi kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Ia terus mengingatkan tantangan Indonesia bila ingin menjadi negara maju, adalah menjaga TFR tetap di angka 2,1.

"Kalau kita masih mau mengejar supaya jadi negara maju dan pertumbuhan PDB-nya cukup tinggi, nah jumlah usia produktif tinggi. Itu perhitungan BKKBN di mana TFR-nya minimal 2,1, kalau turun di bawah itu tetapi kita belum menjadi negara maju, akan lebih sulit untuk mencapai ke sana," katanya.

"Di Undang-Undang Kesehatan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, di mana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan, monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat," ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta ikut memantau data pelaporan jumlah penyakit yang masih banyak menyerang ibu, juga anak.

"Bisa ketahuan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa diintegrasikan. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) juga ada data ibu anak, itu bisa diintegrasikan, sehingga teman-teman daerah nggak usah memasukkan data dua kali, sehingga data bisa lebih bagus kualitasnya karena dilengkapi dari BKKBN," tuturnya.



Kemenkes Pastikan Pesan Ancam Dokter di Internet Adalah Hoaks

Kemenkes Pastikan Pesan Ancam Dokter di Internet Adalah Hoaks


(naf/naf)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat